Point of Interest; Local & Global

Mubyarto Institute diresmikan

MUBYARTO DAN EKONOMI RAKYAT
Oleh: M. Dawam Rahardjo*
I.
Dalam suatu tulisannya di Harian Kompas, Emil Salim, seorang tokoh teknokrat lingkaran dalam yang waktu itu menjabat Wakil Ketua BAPPENAS, mengemukakan hasil pengamatannya terhadap perkembangan ekonomi di masa Orde Baru mengenai tiga tahap pembangunan. Pertama adalah tahap Rehabilitasi dan Stabilisasi ekonomi yang ditandai dengan terbangunnya prasarana produksi-perdagangan dan turun serta terkendalinya tingkat inflasi. Kondisi ini menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi. Sumbernya pertama adalah stimulus fiskal melalui APBN yang didukung oleh dua sumber utama, yaitu pendapatan negara di luar pajak, hasil eksploitasi migas dan hutan tropis, baik berupa devisa maupun rupiah yang masih ditambah dengan utang luar negeri. Kedua adalah investasi swasta terutama asing, berdasar UU Penanaman Modal Asing No.1/1967 yang disusul dengan UU. Penanaman Modal Dalam Negeri No.1/1968.
Pertumbuhan ekonomi tinggi itu berlangsung pada belahan pertama dasawarsa ’70-an yang bersumber dari proses industrialisasi. Tapi industrialisasi yang dimotori oleh perusahaan-perusahaan besar dan importasi barang konsumsi dan barang modal itu telah menimbulkan proses marjinalisasi atau penyisihan industri kecil. Pada pertengahan ’70-an, timbul isu kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang berkembang menjadi wacana publik berupa kritik terhadap strategi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi. Kritik yang menggon-cangkan stabilitas politik dan menimbulkan peristiwa Malari (Malapetaka Januari) 1974 itu ternyata baru direspon oleh Pemerintah empat tahun kemudian, dengan terbitnya kebijaksanaan yang dikenal dengan program Delapan Jalur Pemerataan, 1978. Kebijaksanaan yang membutuhkan alokasi anggaran negara ini dimungkinkan oleh penerimaan negara non-migas, dari hasil oil-boom tahap II, 1979.
Pada tahun 1979, Emil Salim kembali menampilkan gagasannya mengenai “Ekonomi Pancasila” dalam jurnal PRISMA. Ekonomi Pancasila adalah suatu model sistem ekonomi yang lahir dari tercapainya titik keseimbangan dari berayunnya “bandul jam” kebijaksanaan dan perkembangan ekonomi dari kiri ke kanan sejak awal kemerdekaan, dari haluan liberal ke sosialis dan kemudian dari sosialis ke liberal. Di masa liberal, perkembangan ekonomi lebih diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Sedangkan di masa sosialis, tampil negara memimpin pembangunan. Di masa liberal, negara berpostur minimalis dalam konsep “Negara Liberal” (Liberal State) yang diplesetkan menjadi konsep “Negara Tidur”. Sedangkan di masa sosialis, negara berperan aktif memimpin pembangunan ekonomi, melalui sistem perencanaan terpusat (centrally planned economy). Tapi dalam konteks Asia di luar Blok Sosialis, pola Negara Aktif (Active State) diwakili oleh negara-negara Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapore yang sukses dalam pertumbuhan ekonominya, Di luar Jepang yang sudah berkembang terlebih dahulu menjadi negara industri, tiga negara lainnya berhasil menjadi negara industri baru (newly industrializing countries). Keberhasilan negara-negara itulah yang agaknya mengilhami gagasan tentang keseimbangan antara peran pasar dan negara. Dalam pemerintahan Orde Baru, keseimbangan itu ditandai dengan keseimbangan antara kebijaksaan fiskal dalam Negara Aktif dan kebijaksanaan moneter yang liberal yang dikendalikan melalui Bank Sentral dan sistem perbankan dan keuangan secara keseluruhan.
Sejak 1978, bersama dengan program pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, negara meningkat aktivitasnya, khususnya melalui program-program pemerataan. Pada waktu itu, Mubyarto mengeluarkan pandangannya untuk menurunkan target pertumbuhan ekonomi, maksimal 6% per tahun. Sebenarnya Pemerintah tidak perlu secara sengaja menurunkan target pertumbuhan ekonominya dan hal itu memang tidak dilakukan oleh Pemerintah, melainkan menyadari dan menerima konsekuensi kebijaksanaan pemerataan, yaitu menurunnnya pertumbuhan ekonomi, ke arah pemerataan dan menurunnya lapisan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Namun pada awal dasawarsa ’80-an, muncul sebuah gejala paradoks. Di satu pihak kerkembang resesi perekonomian dunia dan menurunnya peranan penerimaan negara dari produksi dan ekspor migas, yang menyebabkan krisis APBN yang cenderung kepada defisit anggaran dan menurunnnya anggaran pembangunan.
Pada awal dasawarsa itu pula menonjol fenomena konsentrasi kekuatan ekonomi pada perusahaan-perusahaan konglomerasi. Gejala ini muncul di semua negara-negara di Asia Tenggara, namun gejala di Indonesia nampak sangat mencolok yang bersumber dari Kapitalisme Ersat yang bercirikan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dalam perekonomian Indonesia, gejala ini menimbulkan kembali aksentuasi struktur ekonomi yang dualistis, sebagaimana pernah diwacanakan oleh ahli ekonomi dan birokrat Pemerintah Hindia Belanda yang bersimpati pada gerakan koperasi di Indonesia dan tercatat sebagai seorang ahli yang menyatakan bahwa koperasi adalah wadah ekonomi yang paling cocok dengan perekonomian pribumi Indonesia karena sesuai dengan budaya Timur. Pada awal dasawarsa itu, Mubyarto mengangkat gagasan Emil Salim mengenai Ekonomi Pancasila. Bersama dengan Budiono, mantan Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian yang kini Gubernur Bank Indonesia dari FE-UGM itu ia mengorganisasikan seminar untuk mengkonseptualisasikan dengan Ekonomi Pancasila secara komprehensif, baik makro maupun mikro disertai dengan asumsi teori mengenai manusia dan epistemologi ekonominya.
Berkaitan dengan isu ekonomi rakyat, dalam wacananya selanjutnya ia berpendapat bahwa pilar utama Ekonomi Pancasila adalah perekonomian rakyat. Agaknya gagasan inilah yang mengilhami Presiden Suharto yang kemudian masuk ke dalam rumusan GBHN bahwa koperasi yang mewadahi ekonomi rakyat itu adalah sokoguru perekonomian Indonesia.

Sehubungan dengan issu tersebut, Mubyarto mengangkat kembali wacana ekonomi dualistis yang dikongkretkan secara empiris oleh Bung Hatta pada awal dasawarsa ’30-an antara ekonomi kolonial-kapital atau kapitalisme kolonial dengan ekonomi rakyat. Pada dasawarsa 80-an, Mubyarto mereaktualisasikan wacana itu dengan menyebut dualisme antara ekonomi rakyat dengan ekonomi konglomerat.
Pandangan yang dikemukakannya dalam seminar GBHN di Ujung Pandang, yang dirasakan provokatif itu sempat memancing amarah puteri sulung Presiden Suharto, Sri Hardiyanti Rukmana dengan reaksinya yang menolak pemakaian istilah “ekonomi rakyat”. Puteri Presiden yang juga tokoh Golkar itu berpendapat bahwa ia adalah juga bagian dari rakyat. Mubyarto dalam seminar itu dengan berani menjawab bahwa sebagai pribadi dan warga negara, puteri Presiden itu memang adalah rakyat biasa. Tetapi sebagai pengusaha besar yang memiliki banyak anak perusahaan, ia tergolong ke dalam kategori “konglomerat” dan bukan merupakan bagian dari ekonomi rakyat.
Polemik itu ternyata telah menimbulkan ketakutan besar di kalangan peserta seminar. Sehingga dalam perumusan hasil seminar di Jakarta, istilah ekonomi rakyat itu diganti dengan “ekonomi kerakyatan”. Dalam suatu tulisannya, Mubyarto menjelaskan bahwa istilah ekonomi rakyat dihindari karena bernuasa komunis atau Marxis. Padahal Marx sendiri tidak pernah menyebut istilah ekonomi rakyat. Bahkan PKI sendiri yang suka menyebut istilah “rakyat” itu tidak pernah mewacanakan istilah “ekonomi rakyat”. Karena dalam wacana Marxis, ekonomi rakyat justru disebut sebagai bagian dari borjuasi, dengan istilah yang terkenal “petit borgeoiesie” oleh kaum Neo-Marxis, yang merupakan calon-calon kelas borjuasi.
Agaknya, dalam pengertian Mubyarto, istilah “rakyat” disitu bukan diartikan sebagai warga negara yang disebut juga ‘people”. Istilah rakyat, dalam wacana sosiologi politik memang punya banyak arti. Sebelum berdirinya Negara Palestina umpamanya, yang disebut sebagai “rakyat Palestina” bukanlah warga negara Palestina. Mereka itu adalah rakyat tanpa negara. Demikian pula rakyat Kurdi sekarang yang tidak memiliki negara sendiri. Mereka itu justru adalah warga negara Iraq dan Turki. Karena itu, maka yang disebut rakyat dalam pengertian Mubyarto adalah yang terkandung dalam pengertian “petit people”, rakyat kecil. Dalam wacana Marheinisme Bung Karno, rakyat adalah kaum Marhein yang bukan saja kaum buruh, tetapi terutama petani kecil, yang juga mencakup pengusaha kecil dan pedagang kecil. Bahkan proto-tipe Marhein dalam konsepsi Bung Karno adalah petani kecil.

II.
“Ekonomi rakyat”, adalah istilah asli Indonesia yang lahir dalam wacana ekonomi-sosiologi Indonesia. Untuk pertama kali, istilah itu diperkenalkan oleh Bung Hatta, dalam tulisannya di majalah “Daulat Rakyat” tahun 1931, dalam artikelnya yang berjudul “Ekonomi Rakyat” dan “Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya”. Istilah itu memang tidak pernah muncul dalam teori-teori ekonomi konvensional, termasuk teori Marxis yang berlatar belakang Eropa Barat itu. Itulah sebabnya, maka para ekonom tradisional kontemporer Indonesia, pernah mengatakan bahwa “ekonomi rakyat” itu tidak dikenal, artinya tidak dikenal dalam perpustakaan ekonomi tradisional, meminjam istilah Todaro. Namun Hatta mengikuti tradisi “ekonomi sosiologi” Eropa Barat yang dirintis oleh Marx Weber dan tradisi “ekonomi politik” yang merupakan istilah yang berlaku sejak zaman Mazhab Klasik. Dengan kacamata itulah Hatta melihat gejala “ekonomi rakyat” yang tidak bisa dilihat oleh kaum ekonomi tradisional. Namun dalam tradisi pemikiran ekonomi di zaman Hindia Belanda, pengertian itu telah ditangkap, misalnya dengan istilah “volkskrediet weisen” atau lembaga keuangan rakyat. Gejala inilah yang diangkat oleh Sumitro Djojohadikusumo dalam disertasinya “Perkreditan Rakyat di masa Depresi”.
Hatta sendiri dalam dua tulisannya itu juga meletakkan ekonomi rakyat dengan konteks Depresi Besar awal dasawarsa ’30-an. Dalam tulisannya itu Bung Hatta melukiskan kedudukan ekonomi rakyat yang sangat rentan, karena berada dalam proses eksploitasi, terutama oleh sistem riba, perdagangan maupun konsumsi barang-barang industri. Tapi Hatta bukan sekedar melukiskan kondisi ekonomi rakyat yang berperan sebagai produsen maupun pedagang kecil, ia juga mengusulkan pemecahannya, melalui gerakan koperasi. Organisasi koperasilah yang paling tepat menjadi solusi persoalan ekonomi rakyat.
Koperasi sendiri sebenarnya sudah lama dikenal dalam pergerakan rakyat dan kebangsaan. Lembaga ini sudah muncul pada akhir abad 19 dan menjadi gerakan ekonomi rakyat pada awal abad 20, terutama melalui gerakan Sarekat Dagang Islam (SDI). Bahkan pengaturan koperasi telah dilakukan melalui UU dan Peraturan Pemerintah, walaupun pengaturan itu menjadi bahaya baru terhadap ekonomi rakyat. Karena biaya pendirian koperasi yang sulit dibayar dan koperasi diatur berdasarkan kondisi perkoperasian Eropa Barat
Wacana yang menggugah dari Bung Hatta itu, memang kemudian ditangkap oleh pergerakan rakyat, yaitu oleh Perhimpunan Bangsa Indonesia yang digerakan oleh cendekiawan kebangsaan dipimpin oleh Dr. Soetomo yang mendirikan koperasi-koperasi pertanian. Industri Rakyat sendiri kemudian mengalami kebangkitan setelah diberi kebebasan untuk berkembang, dalam rangka merespon Depresi Ekonomi yang melahirkan pengangguran luas itu. Dari kebangkitan itu, lahir sentra-sentra industri rumah tangga dan kerajinan rakyat. Respon ini ternyata menarik perhatian Pemerintah Hindia Belanda melalui Kementerian Kemakmuran, sehingga pada tahun 1937, pejabat Kementerian Kemakmuran, menyusun program pemberda-yaan industri rakyat.
Di masa kemerdekaan, Indonesia mewarisi struktur ekonomi rakyat ini dari pergerakan rakyat dan Pemerintah Hindia Belanda. Lembaga perkreditan rakyat Algemene Volkscredietbank” diubah menjadi Bank Rakyat Indonesia. Perekonomian Indonesia yang baru merdeka juga mengenai sektor-sektor ekonomi rakyat, seperti perkebunan rakyat, pertambankan rakyat, perikanan rakyat dan industri rakyat. Di bidang industri dan kerajinan, dikenal sentra-sentra produksi yang baru mulai disebut di masa Orde Baru. Di sentra-sentra produksi itulah berkembang pula koperasi. Seperti telah diulas oleh Bung Hatta, ekonomi rakyat dan koperasi adalah dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan.

Namun ironisnya, struktur ekonomi rakyat itu kurang mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Namun Bung Hatta, selaku Wakil Presiden, menunjukkan perhatian khusus kepada gerakan koperasi. Setiap tahun 1952, Bung Hatta menyiarkan Pidato Radio di Hari Koperasi, 12 Juli, melaporkan dan mengulas perkembangan koperasi di Indonesia. Sesudah Bung Hatta, tradisi pidato radio itu tidak perenah lagi terdengar, sehingga masyarakat kehilangan jejak terhadap perkembangan koperasi.
Pada zaman Demokrasi Liberal, perhatian Pemerintah terseret dalam aspirasi Nasionalisme Ekonomi yang diwujudkan dalam dua kebijaksanaan. Pertama adalah nasionalisasi atau pengambil alihan struktur kapitalisme-kolonial, yang disebut oleh Bung Hatta dengan istilah kolonial-kapital. Kedua adalah mengembangkan industri subtitusi impor. Sehingga di masa kemerdekaan, lebih berkembang perusahaan-perusahaan negara (PN) dan perusahaan-perusahaan swasta besar yang melanjutkan apa yang disebut Bung Hatta, ekonomi Timur Asing. Dua struktur itulah yang melanjutkan perekonomian kolonial di masa kemerdekaan dan merupakan basis bagi perekonomian di masa Orde Baru.
Dari pengalaman pembangunan itulah diperlukan reorientasi nasionalisme ekonomi. Hingga akhir Orde Baru, nasionalisme ekonomi diterjemahkan sebagai pengambil-alihan dan penerusan struktur ekonomi kapitalisme kolonial. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan Bung Hatta. Bagi Bung Hatta, nasionalisme ekonomi diwujudkan dengan membangun ekonomi rakyat. Jika Bung Karno memperhatikan nasionalisme politik dengan persatuan kebangsaan. Bung Hatta menerjemahkan nasionalisme dangan Demokrasi Ekonomi yang identik dengan nasionalisme ekonomi. Gagasan pokok Bung Hatta adalah juga persatuan, tetapi persatuan ekonomi yang diwujudkan dengan koperasi.
Gagasan Bung Hatta ini memang kurang mendapatkan perhatian dari para ekonom Indonesia didikan Barat, sampai kemudian Mubyarto mengembangkan gagasan Bung Hatta dalam konteks yang baru. Salah satu ciri Ekonomi Pancasila yang dikembang kan oleh Mubyarto adalah nasionalisme. Namun di samping nasionalisme, ciri lain Ekonomi Pancasila adalah koperasi. Sebagaimana Bung Hatta, ekonomi rakyat yang dipikirkan oleh Mubyarto didasarkan pada kerangka koperasi. Bagi Mubyarto, gerakan ekonomi rakyat dan gerakan koperasi adalah suatu gerakan pembebasan perekonomian Indonesia dari dominasi imperialisme ekonomi, yang pada dasawarsa ’90-an dirumuskan kembali secara tehnis menjadi Neo-liberalisme. Karena itulah maka wacana Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila diikuti dengan kritiknya yang sangat tajam terhadap Neo-liberalisme.
Memang terdapat kesan bahwa Mubyarto kurang memperhatikan Demokrasi Ekonomi. Konsep ini lebih diperhatikan oleh rekan Mubyarto, Sri-Edi Swasono dan dekan Sri-Edi Swasono, Sritua Arief. Kedua rekannya itu juga sama-sama melakukan kritik terhadap Neo-liberalisme, sebagai metamofose kolonial-kapitall di masa penjajahan. Ketiga pendekar pemikir Indonesia progresif itu sama-sama berfikir untuk merombak struktur dualisisme perekonomian Indonesia di masa kolonial yang hingga kinipun masih terus berlanjut dalam bentuk baru, menjadi perekonomian nasional yang satu dan terintegrasi, bebas dari segala bentuk eksploitasi.
Sebagaimana Sri-Edi Swasono tidak berkeberatan dengan istilah maupun gagasan Ekonomi Pancasila, – ia sendiri menjadi salah seorang staf ahli PUSTEP,- Mubyarto juga tidak keberatan terhadap wacana yang mentitik-beratkan pada konsep Demokrasi Ekonomi. Bahkan Mubyarto memprotes penghapusan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dalam UUD 2002 yang berisikan pengertian tentang Demokrasi Ekonomi. Karena itu, maka Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Ekonomi dan ekonomi merupakan satu kesatuan atau identik.
Demikian pula kesatuan antara Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Pancasila. Tapi ia berpandangan bahwa Ekonomi Kerakyatan adalah subsistem dari Ekonomi Pancasila. Dari sudut sejarahnya, Ekonomi Kerakyatan mempunyai genealogi yang berbeda dengan Ekonomi Pancasila. Dalam kaitan ini, perlu disadari adanya tiga istilah yang berbeda. Pertama adalah Ekonomi Rakyat, yang difinisikan sebagai pelaku ekonomi. Kedua Ekonomi Karakyatan yang merupakan konsep mengenai pembangunan ekonomi rakyat. Dan Perekonomian Rakyat adalah merupakan kondisi dan perkembangan ekonomi rakyat.
Sebagai konsep, Ekonomi Kerakyatan baru terbatas penjelasannya dalam TAP MPR 1998 yang terbatas sebagai kebijaksanaan ekonomi dan belum menjelaskan suatu sistem. Konsep Ekonomi Pancasila, mencakup wacana ontologi, epistemologi dan aksiologi yang memenuhi kriteria sebuah wacana ilmiah. Namun sebagai kebijaksanaan, konsep Ekonomi Kerakyatan sangat diperlukan sebagai tuntunan membangun ekonomi rakyat.

III.
Perhatian Mubyarto terhadap gejala ekonomi rakyat dalam konsep teori ekonomi dualistis baru nampak pada awal dasawarsa ’80-an yang dipicu oleh issu konglomerasi. Sementara itu di tingkat dunia, perekonomian dua sedang meluncur ke arah resesi, menyerupai Depresi tahun ’30-an. Dalam literatur ekonomi, muncul teori gelombang Kondratineff setiap 50-an yang ditangkap oleh ekonom Amerika asal Austria, Joseph Schumpeter sehingga melahirkan teori tentang silus bisnis (business cycle) yang menjadi ciri perekonomian kapitalis. Teori ini kemudian ditulis kembali oleh Bung Hatta di zaman pergerakan.
Dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer, teori siklus bisnis ini juga menjadi perhatian Guru Manajemen Amerika asal Hongaria, Peter Drucher. Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi selama lima dasawarsa yang menciptakan lapangan kerja di AS dan negara-negara maju lainnya pada tingkat yang lebih rendah, perekonomian AS akhirnya mengalami masa resesi yang dirasakan juga di Indonesia
Jika pada dasawarsa sebelum ’80-an, motor pertumbuhan dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar yang disebut sebagai daftar Fortine 500, maka struktur ini justru merupakan sumber pengangguran baru di tengah-tengah angkatan kerja baru yang makin besar. Kata-kata yang menjadi aksioma dalam masa itu di AS adalah stagnasi-resesi Kondratineff, de-industrialisasi AS, dan ekonomi tanpa pertumbuhan (no-growth economy). Penerapan teknologi maju (high-tech) dalam perusahaan besar, ternyata tidak memberi pengaruh besar sebagaimana banyak diduga. Walaupun demikian, teknologi canggih seperti komputer atau bio-teknologi memang memberdayakan ekonomi. Tapi pemberdayaan itu berlangsung melalui sumberdaya manusia melalui gagasan-gagasan inovatif yang muncul dari para wira-usaha (innovative entrepreneur)
Maka Drucker memvisikan terjadinya perubahan tahap perkembangan ekonomi, dari apa yang disebutnya “ekonomi manajerial” (managerial economy) menjadi ekonomi kewirausahaan (entreprenuersial economy). Dari tahap baru itu, sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru bukan lagi perusahaan-perusahaan besar yang dikemudikan oleh para manajer profesional, melainkan usaha-usaha kecil dan menengah yang dipimpin oleh para wirausaha inovatif. Gagasan ini dituangkan oleh Drucker dalam bukunya “Innovation and Entrepneurship” (1985). Sebenarnya, Drucker mencampur adukkan teori Schumpeter dalam bukunya “Economic Development” (1934) tentang perbedaan antara invensi dan inovasi. Invensi atau penemuan teknologi dilakukan oleh para peneliti teknik. Sedangkan innovasi adalah proses transformasi dari invensi ke inovasi yang dilakukan oleh para wirausaha dalam bentuk komoditi untuk pesar, karena itu maka istilah innovative sebenarnya kecenderungan ini sudah diramalkan oleh Schumpeter. Kapitalisme menurutnya akan mengalami stagnasi yang melahirkan “creatrive destruction”, kehancuran kreatif. Hanya saja menurut Schumpeter, kapitalisme akan dibantu dengan sosialisme. Hal ini ternyata tidak terjadi. Dalam kasus AS, sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja akan diambil alih oleh industri kecil dan menengah sebagaimana diantisipasi oleh Drucher. Sesudah tahun 1980-an, telah terjadi kebangkitan industri kecil dan menengah di AS, Jepang dan Taiwan yang memang sengaja melakukan industrialisasi berbasis usaha skala kecil. Kebangkitan ini disusul di Skandinavia, Jerman dan Korea Selatan. Gejala inilah yang menarik perhatian para peneliti LIPI, tahun 2000
Namun respon di Indonesia terhadap resesi perekonomian dunia sangat berbeda bahkan nampak berlawanan terhadap respon yang terjadi di negara industri maju sendiri. Pertama, sejak 1983, Pemerintahn menjalankan liberalisasi ekonomi, dimulai dengan reformasi pajak 1983 dan kemudian reformasi moneter 1984. Reformasi pajak mengasumsikan pada sumber perpajakan dari perusahaan-perusahaan besar. Konsekuensinya. Pemerintah menggantungkan diri pada perusahaan-perusahaan besar sebagai motor pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Respon kedua adalah, meningkatkan ekspor Non-migas, karena merosotnya migas sebagai sumber devisa. Disini nampak bahwa Pemerintah Orde Baru mengekalkan pola perekonomian extravert, meminjam istilah Samir Amin yang menjadi ciri perekonomian pasca-kolonial, padahal perekonomian dunia sendiri sedang mengalami resesi.
Guna meningkatkan efisiensi industri-industri besar, pemerintah juga melakukan deregulasi sektor perdagangan, yang memberi kesempatan pada industri untuk mengimpor barang-barang modal yang harganya lebih murah. Kebijaksanaan ini sudah tentu memarjinalisasi industri barang modal nasional. Dengan demikian, kebijaksanaan deregulasi ini menciptakan de-industrialisasi Indonesia.
Pada tahun 1997, perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter sebagai akibat dari kebijaksanan suku bunga tinggi untuk menarik modal asing atau mengakses modal dari luar negeri yang bersuku bunga lebih rendah. Pada waktu itu, B.J. Habibie sudah memperingatkan BI, agar menurunkan suku bunga, sehingga bisa diakses oleh industri dan mendorong industrialisasi berdasarkan prinsip keunggulan kompetitif yang bertumpu pada teknologi dan sumberdaya manusia yang bermutu. Tapi peringatan Habibie ini tidak dihiraukan, bahkan Habibie dituduh sebagai teknolog yang tidak tahu ekonomi. Pada waktu itu pula, sebagai akibat kebijaksanaan moneter, utang swasta meningkat tak terkendali, karena optimisme yang berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sudah mengalami deregulasi. Utang swasta luar negeri inilah yang menjadi sumber krisis moneter yang mula-mula muncul di Thailand, tetapi sempet diikuti oleh Indonesia, karena fundamental ekonomi yang rapuh.

Namun, gejala yang timbul mirip dengan yang terjadi di negara-negara industri maju. Perusahaan-perusahaan besar berjatuhan yang dipicu oleh suku buinga yang kelewat tinggi. Perusahaan-perusahaan besar berhenti sebagai motor pembangunan. Namun paradoksnya muncul pada awal abad 21. Diawali dengan TAP MPR mengenai ekonomi kerakyatan, 1998, usaha kecil mengalami kebangkitan, terutama dari sektor agribisnis. Bersamaan dengan itu, tumbuh berkembang lembaga keuangan syari’ah yang bisa diakses oleh usaha kecil dengan sistem bagi hasil yang equivalen dengan suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga bank konvensional. Disini terdapat kemanunggalan baru, yaitu usaha kecil dan sistem keuangan syari’ah. Berkat keterkaitan ini, maka sistem perkreditan syari’ah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Simpanan ke sistem syari’ah meningkat besar, sehingga memperkuat kecukupan modal keuangan syari’ah dan selanjutnya memperkuat kemampuan lembaga keuangan syari’ah dalam pembiayaan usaha kecil.
Dalam kapasitasnya sebagai ekonomi dan peneliti, pada dasawarsa ’90-an, Mubyarto diangkat sebagai Penesehat Ketua Bappenas yang pada waktu itu, diketuai oleh Ginanjar Kartasasmita. Pada waktu itulah, Mubyarto menangani masalah kemiskionan di daerah-daerah tertinggi. Melalui proyek Inpres Desa tertinggal yang dimotori oleh Bappenas yang mulai memperhatikan ekonomi rakyat, Mubyarto dan murid-muridnya melakukan tugas ganda. Pertama, melakukan pendampingan terhadap usaha-usaha membangun daerah tertinggal yang merupakan kantong-kantong kemiskinan, melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Kedua adalah melakukan kajian aksi (action research) terhadap ekonomi kerakyatan. Dari proyek ini, Tim Mubyarto berhasil menerbitkan hasil-hasil penelitian ekonomi rakyat di tingkat propinsi, misalnya propinsi Kalimantan Timur atau tingkat kabupaten, misalnya kabupaten Nganjuk, Jawa Timur atau Kutai.
Penelitian ini antara lain menjawab pertanyaan, apakah ekonomi rakyat itu memang ada, dan apakah Ekonomi Pancasila yang didorong oleh nilai moral dan sosial itu ada kenyataannya. Disini, Mubyarto tidak hanya berkiprah pada tingkat normatif, tetapi juga diperasikan pada tingkat ekonomi positip yang empiris.
Setelah proyek IDT selesai dilaksanakan, maka Mubyarto melanjutkan perjuangannya dengan mendirikan Pusat Kajian Ekonomi Pancasila (PUSTEP) di lingkungan UGM. Walaupun kurang mendapatkan perhatian dari FE-UGM, namun gagasan ini didukung oleh pimpinan UGM dan Departemen Pendidikan Nasional. Staf-stafnya diangkat berdasarkan SK Dirjen Perguruan Tinggi, Depnas. Sebulan sekali, PUSTEP menyelenggarakan serminar terbatas dengan mengundang unsur pemikir maupun praktisi.
Sayang PUSTEP ini dibubarkan sepeninggal Prof. Mubyarto sebagai tokoh sentralnya. Nama PUSTEP diganti dengan nama Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan Dalam kaitan ini bagi Mubyarto sendiri, tidak ada dikotomi antara konsep ekonomi rakyat dengan ekonomi Pancasila. Tapi dalam analisisnya, Mubyarto mendapat kesan bahwa istilah ekonomi kerakyatan itu adalah merupakan euphemisme dari ekonomi rakyat yang didasarkan pada kecurigaan terhadap istilah ekonomi rakyat, padahal istilah itu berasal dari Bung Hatta sudah merupakan kenyataan. Sebenarnya, istilah ekonomi kerakyatan itu sendiri tidak ditolak dan bahkan dipakai oleh Mubyarto sendiri.

Hanya saja, Mubyarto menyadari konotasi negatif dari ekonomi kerakyatan yang coba dikembangkan oleh Pemerintahan Habibie berdasarkan TAP MPR 1998. Oleh kelompok ekonom liberal, ekonomi kerakyatan disebut sebagai populisme ekonomi yang berintikan kebijaksanaan subsidi dan sinterklas yang anti pasar. Tapi Mubyarto sendiri tidak keberatan dengan istilah populisme, jika istilah itu dilawankan dengan ekonomi-liberal kapitalis atau Neo-liberalisme dan asal wujud dari populisme itu adalah ekonomi kerakyatan.
Sebenarnya istilah ekonomi kerakyatan itu sendiri berasal dari Sarbini Sumawiyata, melalui tulisannya di jurnal PRISMA tahun 1045. Agaknya istilah ekonomi kerakyatan itu dimaksudkan sebagai ganti dari istilah “Sosialisme Kerakyatan” yang dikemukakan oleh Pendiri dan Ketua Partai Sosialis Indonesia (PSI), St. Sjahrir. Pada waktu itu sistem sosialis Uni Soviet dan Eropa Timur belum bubar. Karena itu, maka istilah Ekonomi Kerakyatan adalah euphemisme istilah Sosialisme Kerakyatan untuk menghindari istilah “sosialisme” yang berkonotasi Marxis itu. Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai sebuah konsep politik ekonomi, telah ditulis oleh Prof. Sarbini Sumawiyata “Politik Ekonomi Kerakyatan” (2004) yang ternyata memang bersumber dari ideologi Sosialisme Karakyatan. Buku itu ditulis dalam rangka menanggulangi krisis perekonomian Indonesia 2001. Dalam konsep itu, tidak ada kaitan antara ekonomi rakyat sebagai pelaku utama perekonomian Indonesia dengan sistem Ekonomi Karakyatan.
Dalam konteks sistem ekonomi Indonesia, Mubyarto menengarai ekonomi rakyat sebagai ciri sistem ekonomi Indonesia yang berbeda dari sistem kapitalis maupun kapitalis. Dalam sistem kapitalis, sukuguru perekonomian adalah sektor swasta, khususnya swasta besar. Dalam sistem sosialis, sektor utamanya adalah perusahaan negara. Sedangkan dalam sistem Ekonomi Pancasila, pelaku utamanya adalah ekonomi rakyat yang tergabung dalam koperasi.

IV.
Dalam teorinya mengenai kebudayaan sebagai perjuangan, St. Takdir Alisyahbana mengelompokkan kebudayaan ke dalam tiga jenis. Pertama adalah kebudayaan ekspresif yang merupakan interaksi antara tiga nilai kebudayaan, yaitu pertama adalah kebudayaan ekspresif yang didukung oleh tiga nilai yang menonjol, agama, solidaritas dan seni. Kebudayaan seperti ini terdapat dalam masyarakat komunaf primitif. Bung Hatta berpendapat bahwa salah satu sumber Sosialisme Indonesia, adalah nilai-nilai budaya tradisional yang bersumber pada masyarakat Indonesia asli, khususnya gotong royong atau kekeluargaan. Ciri ini terdapat pada ekonomi rakyat.
Pola kebudayaan kedua disebutnya sebagai budaya organisasi yang berintikan nilai kuasa. Nilai budaya ini masuk dari luar, yaitu Indonesia, yang membentuk kerajaan-kerajaan Nusantara. seperti Sriwijaya, Singasari dan Majapait. Pada masa itu perekonomian Nusantara berbasis pada masyrakat agraris di Singasari dan Majapahit dan perekonomian Maritim di Sriwijaya.
Pola budaya ketiga adalah kebudayaan yang berintikan ilmu dan ekonomi. Pola kebudayaan ini masuk ke Indonesia, melalui pengaruh Islam. Hanya saja pada waktu itu, Islam sudah masuk ke dalam fase kemunduran, sehingga yang masuk ke Indonesia, adalah budaya ekonomi. Pada waktu itu perekonomian Nusantara yang berbasis maritim, berada pada puncak kejayaannya pada abad 12-14, yang dikemudikan oleh kota-kota dagang maritim, seperti Manten, Jayakarta, Gresik, Ujung Pandang dan Ternate yang merupakan kerajaan-kerajaan Islam.
Tapi karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kerajaan-kerajaan Islam itu ditaklukkan oleh VOC dan Pemerintah Belanda yang didukung oleh teknologi militer. Sebenarnya, kerajaan Demak, sudah membangun teknologi perkapalan sebagai warisan kebudayaan Islam pada masa Jayanya di Timur Tengah. Tapi Demak ternyata tidak bisa membendung kekuatan militer Portugis yang lebih kuat, sehingga Nusantara dikuasai oleh kekuatan monopoli perdagangan Eropa Barat.
Sebenarnya sistem ekonomi Eropa Barat tergolong ke dalam jenis Kapitalisme Politik, mengikuti istilah Max` Weber yang mempergunakan kekerasan dan eksploitasi dalam menghasilkan profit atau surplus ekonomi. Di Eropa, sistem ekonomi ini disebut sebagai Merkantilisme yang mementingkan kekayaan negara melalui perdagangan internasional.
Menurut teori moda produksi dan formasi sosial (mode of production and social formation). Dalam suatu masa terjadi percampuran antara berbagai moda produksi dalam masyarakat. Teori ini diikuti oleh Mubyarto yang mengatakan bahwa perekonomian Indonesia sesudah kemerdekaan, mengandung gabungan antara sistem feodal dan kapitalis. Agaknya pola itu terus berlanjut hingga sekarang. Dalam konteks teori kebudayaan Takdir Alisyahbana, perekonomian Indonesia, mengandung ketiga unsur kebudayaan yaitu kebudayaan ekspresif, kebudayaan kuasa atau organisasi dan kebudayaan ilmu dan ekonomi. Hanya saja budaya ilmu pengetahuan baru berkembang di Indonesia sesudah kemerdekaan, berdasarkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Budaya ilmu sangat berkembang melalui proses modernisasi yang meningkat pada masa Orde Baru. Budaya ilmu itu baru nampak secara nyata pada awal abad 21. Sekalipun pada dasarnya masih bersifat ekstratif dan agraris, tetapi Indonesia sudah mulai memasuki tahap industrialisasi, walaupun belum berhasil mencapai status negara industri baru. Inilah yang menjadi latar belakang gagasan B.J. Habibie yang menganjurkan Indonesia untuk meningkatkan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Iptek dan sumberdaya manusia. Walaupun masih terbatas, perekonomian Indonesia juga sudah memasuki tahap ketiga Alvin Tovler, yaitu perekonomian jasa yang berbasis teknologi informasi.
Menurut teori Jan Romein dalam bukunya Aera Eropa. Kebangkitan ekonomi Eropa Barat dan Amerika mengalami tiga tahap. Pertama adalah tahap reneissans, yang bercirikan penemuan-penemuan di bidang ilmu dan seni. Takap kedua adalah tahap ausklarung atau penceraham (enlightement) yang cirinya adalah kebebasan dari segala dominasi, terutama dominasi dogma yang melahirkan kepercayaan pada diri sendiri. Ketiga adalah tahap modernisme yang melahirkan kebangkitan peradaban yang unggul.
Agaknya, perekonomian Indonesia dewasa ini masih berada atau sudah berada pada tahap renenaissans. Situasi ini ditandai, tidak saja oleh penemuan-penbemuan teknologi tepat guna yang sudah diwacanakan oleh kalangan civil society pada masa Orde Baru, Bukan itu saja, pada awal abad 21 ini telah muncul beraneka ragam ekonomi kreatif. Tapi berbeda dengan konsep ekonomi kreatif John Howkins (2002) atau Modal Intellektual Thomas E. Stewart (1998) yang terdapat pada perusahaan-perusahaan besar, ekonomi kreatif Indonesia mempunyai tiga ciri. Pertama, tidak hanya bersumber pada tekonologi modern, tetapi juga pengetahuan dan kearifan lokal yang terkandung dalam budaya tradisional Indonesia. Kedua, lokus dari inovasi itu justru terdapat pada usaha-usaha kecil dan mikro atau ekonomi rakyat. Ketiga, orientasi pasarnya bukan pasar ekspor saja tetapi terutama pasar domestik sendiri.
Dalam konteks itu, maka kebangkitan ekonomi rakyat pada awal abad 21 ini memperoleh pemberdayaannya melalui ekonomi kreatif yang sangat dinamis dan setiap hari diliput oleh media massa. Kebangkitan ekonomi kreatif ini merupakan gejala renaissans, melainkan juga pencerahan ekonomi Indonesia. Hanya saja, pencanangan 2009 sebagai tahun ekonomi kreatif masih mengikuti tradisi ekonomi kolonial yang ekstrafet, yaitu tertarik ke luar. Karena itu maka kebangkitan ekonomi rakyat itu harus diarahkan kepada pasar dalam negeri. Untuk itu maka perlu digairahkan sistem pemakaian atau konsumsi produk nasional yang ramah lingkungan yang dulu pernah dirintis oleh Ginanjar Kartasasmita. Sistem inilah yang juga mendukung kebangkitan ekonomi Jepang dan Korea Selatan. Hal ini tentu saja tidak berarti menghiraukan potensi pasar dunia. Berdasarkan keunggulan budaya Indonesia, produk-produk ekonomi kreatif Indonesia akan menduduki posisi yang kompetitif di pasar dunia. Ekonomi rakyat berbasis pengetahuan dan budaya itu, maka perekonomian Indonesia bisa berkembang ke arah kemandirian ekonomi, sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Hatta dan muridnya, Mubyarto.

Jakarta, 13 Januari 2009

* Adalah Ketua Lembaga Studi Agama dan Filsafat Jakarta, dan Ketua Dewan Pembina Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s