Permasalahan Nusantara

Buktikan P’sila = filosofi baru?

Perwujudan Hak-hak Sipil yang Dijaminan dalam UUD 1945
Tanggal: 02 Apr 2008
Laporan: Prof Muhammad Mustofa

 

Pendahuluan
Makalah ini merupakan analisa bagaimana perwujudan hak-hak sipil yang telah dilakukan sebagaimana dijaminan oleh UUD 1945, dan bagaimana seyogyanya perwujudan hak-hak sipil tersebut diwujudkan dalam negara hukum Republik Indonesia, serta bagaimana hubungannya dengan filosofi negara Pancasila.

Pembahasan

Pancasila sebagai filosofi negara dan bangsa memang harus dijadikan budaya (way of life) dalam berbagai aspek kehidupan sosial di Indonesia, karena di dalamnya juga terkandung nilai-nilai yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia. Namun nilai-nilai hak asasi manusia tersebut tidak hanya terkait dengan pasal kedua tentang “Perikemanusiaan yang adil dan beradab”, tetapi justru terkandung dalam semua sila dari Pancasila.

Dalam tataran praktis, tolok ukur terwujudnya nilai-nilai hak-asasi manusia melalui Pancasila adalah pada sila kelima, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, karena dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, sila kelima tersebut sesungguhnya merupakan tujuan yang dirumuskan dengan: “serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”yang perwujudannya harus berasaskan pada sila-sila yang lain.

Dikaitkan dengan nilai-nilai hak-hak asasi manusia, sila kelima ini juga sangat dekat dengan dimensi hak-hak sipil, yang kini tidak hanya dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, tetapi juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Membicarakan hak-hak sipil sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia tidak selalu mudah, karena hak-hak tersebut dalam perwujudannya harus dikaitkan dengan hak-hak yang lain misalnya hak politik, dan hak ekonomi. Oleh karena itu dalam makalah ini tidak akan dilakukan klasifikasi tentang apa saja yang masuk kategori hak-hak sipil.

Dalam menjelaskan makna hak-hak sipil yang terkait dengan hak-hak yang lain secara komprehensif harus dimulai dari hak yang paling dasar yang kemudian diikuti dengan bagaimana pemenuhan hak yang paling dasar tersebut. Hak asasi yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Ini tidak hanya berarti bahwa tidak ada seseorangpun atau satu pihak pun yang dapat mencabut hak hidup seseorang kecuali Tuhan, tetapi juga berarti bahwa penyelenggara negara wajib memastikan dan menjamin bahwa setiap warga negaranya pada hari itu dan setiap harinya dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya untuk hidup, yaitu pangan, papan, dan sandang. Tidak boleh ada satu warga negarapun yang tidak dapat makan, mengalami kekurangan gizi, apalagi mati kelaparan. Oleh karena itu negara wajib menjamin kecukupan pangan, dan bagi yang tidak mampu harus disediakan kesempatan untuk memperoleh makanan, misalnya disediakannya dapur umum, atau penyelenggaraan program tambahan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Pangan yang disediakan bagi warga negara harus sesuai dengan kebutuhan gizi, kebutuhan kalori dan lain sebagainya dan yang sesuai dengan tradisi budayanya. Artinya yang dimaksud dengan pangan tidak hanya berarti tersedianya cadangan beras saja, tetapi juga jagung, ubi dan sebagainya yang makanan pokok sehari-hari.

Bila pangan sudah terpenuhi, maka negara harus memastikan bahwa setiap warga negaranya mempunyai tempat berlindung dari terpaan alam (papan), yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pengertian papan ini tidak berarti harus memiliki rumah, tetapi dapat menempati rumah yang sehat dan layak bagi kemanusiaan. Demikian juga kecukupan sandang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menghadapi terpaan alam dan sesuai dengan tuntutan nilai budaya setempat.

Pada dasarnya ketersediaan ketiga kebutuhan pokok tersebut merupakan tanggung jawab negara. Namun bila semuanya ditanggung oleh negara, tidak akan ada negara yang sanggup memenuhinya. Oleh karena itu muncul hak untuk memperoleh pekerjaan agar supaya warga negara dapat memperoleh nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan negara terkurangi bebannya untuk melaksanakan kewajibannya.

Bila hak untuk memperoleh pekerjaan sudah terpenuhi, persoalan berikutnya adalah bagaimana caranya agar supaya dalam pekerjaan tersebut, orang-orang yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi dirinya dan keluarganya. Agar setiap orang yang bekerja dapat memperjuangkan penghasilan atau nafkah atau upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, diperlukan hak untuk berserikat agar supaya dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya mempunyai kekuatan tawar yang tinggi.

Selanjutnya, bila hak untuk memperoleh pekerjaan sudah terpenuhi, masalah berikutnya adalah perlunya hak untuk memperoleh pendidikan, agar supaya dengan pendidikan yang lebih baik, warga negara dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi warga negara lain. Sebagai konsekuensi maka untuk mewujudkan hak untuk memperoleh pendidikan, harus menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma dengan kualitas yang sama bagi setiap warga negara, khususnya yang masih masuk dalam kategori wajib belajar. Diubahnya hak untuk memperoleh pendidikan menjadi wajib belajar bagi anak-anak usia wajib belajar diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak usia wajib belajar pada jam belajar berada di tempat belajar, dan tidak ada satu pihakpun yang boleh menghalang-halangi anak untuk belajar dalam keadaan apapun.

Demikian selanjutnya dengan hak-hak yang lain, harus diterangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak-hak tersebut. Misalnya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi setiap warga negara agar dapat melaksanakan kegiatan kerja atau belajar dengan baik. Apalagi berobat karena sakit pasti mahal. Oleh karena itu penyelenggara negara wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara. Selanjutnya bila orang memasuki usia pensiun harus juga dipastikan bahwa mereka masih dapat menikmati hidup yang layak untuk kemanusiaan. Dan kembali adalah tanggung jawab negara untuk menyelenggarakan sistem jaminan hari tua untuk memastikan bahwa para lansia dapat hidup secara layak.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimana perwujudan dari hak-hak sipil yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perudangan lainnya tersebut? Secara umum dapat dikatakan bahwa hak-hak sipil yang dijamin oleh konsitusi dan peraturan perundangan lain tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hak-hak sispil yang diartikan sebagai perwujudan kesejahteraan sosial dapat diukur perwujudannya berdasarkan beberapa indikator, misalnya Human Development Index (HDI) yang mengintegrasikan indikator indeks GDB, Indeks Harapan Hidup, dan indeks Pendidikan. Menurut data UNDP, pada tahun 2005 peringkat Indonesia dalam Human Development Index (HDI) berada pada posisi 111 dari 177 negara, dengan indeks 0.692, di bawah Philipina, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunai. Dalam kecenderungan pembangunan manusia menunjukkan sedikit peningkat-an sejak tahun 1975, yang dimulai dengan indeks 0.529 hingga 0,692 pada tahun 2002 dan tahun 2005 tetap 0,692. Negara-negara seperti Malaysia dan Thailand termasuk negara peringkat menengah karena pada periode tahun 1990-an mampu menembus indeks 0,7. Memang dengan membandingkan HDI antar negara sesungguhnya menunjukkan perbedaan relatif. Namun demikian dengan memperhatikan kasus-kasus kelaparan yang melanda beberapa wilayah belakangan ini, kemampuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat semakin merosot. Pada tahun 1990 hingga 2001 masih terdapat 27,1 % warga negara yang hidup di bawah garis kemiskinan (UNDP, 2005).
Dalam pasal 34 UUD 1945 dirumuskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam kenyataan kita masih menyaksikan anak-anak dan orang dewasa yang bergelandangan dan mengemis di jalanan, di kota-kota besar maupun kota kecil. Ironisnya beberapa pemerintah daerah justru membuat peraturan daerah yang mengkriminalisasi pengemis. Melalui kebijakan itu aparat pemerintah daerah menangkapi gelandangan dan pengemis untuk kemudian dikembalikan ke kampung halamannya. Hampir tidak terdapat program untuk memelihara mereka sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Mengabaikan kewajiban memelihara fakir miskin berdasarkan rumusan Pasal 1.6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sesungguhnya sudah merupakan pelanggaran konsitusi dan hak asasi manusia, yang dirumuskan bahwa pelanggaran hak asai manusia adalah:

“setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak akan mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Untuk menjelaskan realitas pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, terdapat sejumlah faktor yang dapat dikatakan berpengaruh terhadap belum terwujudnya hak-hak sispil yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perudangan lainnya itu di Indonesia.

Pertama: Faktor hukum.
Faktor hukum yang dimaksud di sini adalah menyangkut bagaimana hukum yang ada sudah merupakan hukum yang efektif untuk mewujudkan hak-hak sipil tersebut. Meskipun hak-hak sipil sudah dijamin dalam konstitusi dan dicoba dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan, namun kalau kita simak lebih dalam sifat dari peraturan perudangan tersebut masih berupa pengakuan adanya hak-hak sipil dan bukan tentang bagaimana mewujudkannya.

Dalam merumuskan hukum (peraturan) untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia harus didasari pada pemahaman bahwa hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain. Dalam kaitan dengan hak-hak asasi manusia, maka yang mempunyai kewajiban untuk mewujudkannya adalah negara, atau lebih konkrit lagi penyelenggara negara (pemerintah). Jadi untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia, harus dibuat hukum (minimal undang-undang) yang bersifat otoritatif memberi perintah kepada penyelenggara negara untuk wajib mewujudkannya. Kalau kita perhatikan rumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dan rumusan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia adalah sama-sama berupa pengakuan saja. Seharusnya undang-undang merumuskannya secara otoritatif agar dapat segera dilaksanakan. Demikian juga rumusan penjaminan hak-hak asasi manusia di luar bab tentang Hak-Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dilanjutkan dengan adanya undang-undang yang bersifat operasional. Misalnya atas janji konsitusi 1945 pada pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, harus diikuti dengan adanya undang-undang yang memerintahkan kepada penyelenggara negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Tidak dibuatnya undang-undang yang bersifat operasional adalah karena pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Tradisi ini sesungguhnya merupakan kekeliruan dalam menafsirkan sejarah hukum. Indonesia dalam sistem hukumnya sesungguhnya mewarisi sistem hukum Belanda. Berdasarkan asas konkordansi, ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda, semua produk hukum di Negeri Belanda berlaku juga di negara jajahannya termasuk Indonesia. Namun karena pranata-pranata yang diatur dalam undang-undang Belanda tersebut tidak selalu ada atau sama dengan pranata yang ada di Indonesia, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda membuat “peraturan pemerintah” agar supaya jelas siapa pranata yang harus melaksanakan undang-undang tersebut. Tradisi ini dalam alam kemerdekaan dilanjutkan dengan setiap kali membuat undang-undang perlu dibuatkan peraturan pemerintahnya, dan keleliruan ini diadopsi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai akibatnya, kendatipun peraturan pemerintah kedudukannya berada di bawah undang-undang, dalam kenyataannya peraturan pemerintah lebih kuat dari undang-undang karena dapat menyebabkan undang-undang menjadi tidak dapat dijalankan.

Menurut Schuyt (1973) agar supaya hukum dapat berjalan efektif maka huku harus memenuhi suatu kriteria yaitu:

“Pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil, artinya yang sama bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu struktur masyarakat yang ciri khasnya ialah bahwa tiada terdapat padanya perbedaan kekuasaan yang besar dan yang tidak diatur oleh hukum, dalam aneka ragam bentuk dan variasi” (Schuyt, 1973:16).”

Kedua: Faktor Struktur sosial.
Sebagaimana dikemukakan oleh Schuyt di muka faktor struktur sosial ikut berperan bagi efektif tidaknya pelaksanaan hukum secara adil. Dalam masyarakat modern yang amat heterogen seperti masyarakat Indonesia ini, harus dibangun masyarakat modern yang dalam bahasa Durkheim (1964) mempunyai solidaritas organis dengan ciri-ciri terdapat pembagian kerja yang rinci, dan terdapat saling ketergantungan satu sama lain. Yang satu dapat berfungsi dalam masyarakat karena adanya yang lain-lain. Seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya atas usaha sendiri tetapi karena disediakan atau diadakan oleh orang-orang lain.

Berdasarkan konsep pembagian kerja dalam masyarakat seperti itu, yang harus terjadi dalam struktur sosial adalah tidak terjadi “perbedaan kekuasaan yang besar dan yang tidak diatur oleh hukum” sebagaimana dikemukakan oleh Schuyt di atas.. Oleh karena itu untuk menata struktur sosial Indonesia yang adil diperlukan undang-undang yang mengatur skala pekerjaan dan skala upah yang rasional. Pemberian upah tidak didasarkan pada status orang tetapi didasarkan pada fungsinya dalam masyarakat.

Realitas struktur sosial sekarang ini, yang tidak dirancang untuk mencegah perbedaan kekuasaan yang besar, telah menghasilkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Terdapat orang-orang dalam jumlah masif yang susah payah mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi terdapat banyak orang yang dengan mudahnya memperoleh penghasilan secara fantastis, seolah-olah ia berfungsi dengan sendirinya di masyarakat tanpa ada peran dari fungsi-fungsi lain dalam masyarakat. Ketidakrasionalan sistem pengupahan ini tidak hanya terjadi antar sektor publik dengan sektor swasta, tetapi juga di dalam sektor publik sendiri.

Untuk mengubah tatanan sosial yang tidak adil seperti digambar sebelumnya, diperlukan adanya komitmen dari penyelenggara negara, baik pemerintah, legislatif, dan yudikatif. Namun keadaan sekarang ini para pemegang kekuasaan negara hanya sibuk mengurusi kepentingan sendiri dan tidak memikirkan kepentingan warga negara. Bahkan sila kelima yang menjadi tolok ukur terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila tidak dipedulikan.

Ketiga: Faktor komitmen penyelenggara negara
Ketika konstitusi memberi wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang, maka pada hakikatnya, dibuat atau tidak dibuatnya peraturan pemerintah yang sesuai dengan semangat undang-undangnya sangat tergantung dari kemauan pemerintah. Ketika undang-undang tadi akan memberatkan tugas pemerintah, maka pembuatan peraturan pemerintah akan diperlambat. Atau apabila pemerintah membuat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang, dibuat peraturan yang sifatnya mereduksi undang-undang.

Komitmen penyelenggara negara ini semakin menjadi salah satu faktor yang penting dalam perwujudan hak-hak asasi manusia karena dalam Sistem Politik Indonesia tidak ada lagi GBHN yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah dapat merumuskan perencanaan pembangunan negara menurut kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan. Kenyataan menunjukkan bahwa demokrasi direduksi menjadi perjuangan partai politik yang memperebutkan kekuasaan legislatif. Hasilnya adalah tirani legislatif yang diawaki oleh anggota-anggota partai politik dan bukan wakil rakyat.

Penutup

Dalam uraian di muka telah dikemukakan bahwa adalah kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pokok warga negaranya. Persoalannya kemudian adalah dari mana negara memperoleh dana untuk memenuhinya. Untuk memenuhi kebutuhan negara, negara dapat menuntut salah satu kewajiban warga negara (bukan kewajiban asasi), yaitu kewajiban untuk membayar pajak. Dalam negara modern anggaran pendapatan belanja negara terutama harus bertumpu pada pajak (khususnya pajak penghasilan). Namun demikian agar supaya pajak yang dipungut dari warga negara mencukupi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka undang-undang perpajakan harus diubah seuai dengan hakikat pembayar pajak.

Pada hakikatnya, setiap orang enggan membayar pajak. Oleh karena itu dalam pemungutan pajak perlu dibuat sistem yang memastikan bahwa pajak pasti diterima oleh negara dengan tanpa merepotkan pembayar pajak. Sistem sekarang ini yakni memberikan kepada pembayar pajak (khususnya orang) untuk menyerahkan SPT dan membayar pajak sungguh merepotkan dan tidak praktis. Wajib pajak orang akan lebih senang bila pemotongan pajak dilakukan oleh pihak lain, seperti majikan, pembayar upah dan lain sebagainya.

Cara peghitungan pajak juga harus dilaksanakan dengan asas: pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban yang sama dalam membayar pajak. Sebagai konsekuensinya, setiap warga negara berhak untuk memperoleh hak-hak sispilnya termasuk menikmati fasilitas publik. Namun dalam realitasnya tidak semua orang dapat menikmati fasilitas publik secara leluasa. Terdapat orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi untuk menikmati fasilitas publik, tetapi terdapat juga orang-orang yang hanya dapat menikmati sedikit atau bahkan tidak dapat menikmatinya. Oleh karena itu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan menikmati fasilitas publik secara leluasa, yang diukur berdasarkan pada tingkat penghasilannya, maka mereka wajib membayar pajak lebih tinggi daripada yang kemampuannya sedikit atau tidak mempunyai kemampuan sama sekali.

Dengan bertumpunya anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pajak, akan terdapat tuntutan transparansi dalam mempergunakannya. Dampak ikutannya adalah tingkat korupsi dapat ditekan. Namun demikian agar supaya mekanisme pengendalian ini dapat berjalan efektif diperlukan jumlah pembayar pajak yang proporsional sebagai kekuatan penekan. Berdasarkan realitas sekarang, memang sebagian besar penerimaan negara dalam anggaran belanja negara berasal dari pajak, tetapi hanya berasal dari sedikit jumlah pembayar pajak saja sehingga pembayar pajak bukan merupakan kekuatan penekan yang efektif dalam penyelenggaraan negara.

Referensi:
Durkheim, E. Division of Labor in Society. New York: The Free Press, 1964.
Schuyt, C.J.M. Keadilan dan Efektifitas dalam Pembagian Kesempatan Hidup. Dindonesiakan oleh Paul Moedikdo dari judul asli Rechtvaardigheid en Effectiviteit in de Verdeling vande Levenskansen. Monograf, Rotterdam, 1973.
Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
UNDP. Human Development Index, 2005. http://www.hdr.undp.org. diakses pada 15 Juni 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s