Konstitusi

Kenapa bangsa ini tertinggal

Dewasa ini bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang maha besar, meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kalau kita amati apa yang terjadi di seluruh Indonesia, ratusan seminar dan diskusi diselenggarakan untuk “menyelamatkan” bangsa, namun solusi masih jauh dari harapan. Bangsa ini memang belum bangkit, sekedar menyenangkan hati kondisi Indonesia sekarang toh masih lebih baik dari Zimbabwe, Nigeria, Myanmar dan beberapa negara lainnya.

Beberapa tokoh bangsa a.l. Sdr. Kwik Kian Gie mulai berfikir penerapan konstitusi yang salah sehingga diperlukan kembali ke konstitusi 1945 (UUD 1945 asli). Wacana ini perlu dicermati oleh sebanyak mungkin warganegara dan pada waktunya mengambil keputusan yang jernih. Hanya dengan itu masa depan yang lebih baik dapat diharapkan menjelma, atau sebaliknya bangsa ini terjerembab berkali-kali pada batu persoalan yang sama.

 

Kwik Kian Gie

Basrihasan

Struktur ketata-negaraan atas dasar UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali, yang dijuluki dengan nama “UUD 2002” mengakibatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kacau balau. Yang kita alami sehari-hari bukan demokrasi, tetapi anarki dan chaos. Demokrasi atas dasar UUD 2002 tidak mencerminkan kepribadian Indonesia, tetapi membuat beberapa orang berperilaku yang sama sekali menyimpang dari akar budaya dan nilai-nilai leluhur serta karakteristik bangsanya. Penjelasannya sebagai berikut.

UUD45 (2002) harusnya dibuat baru, bukan diamandemen secara tambal sulam.

Naskah asli UUD 45 Aturan Tambahan, ayat (2) menyebutkan: Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.  Fungsi UUD 45 (Asli) itu sendiri hanyalah sebagai konstitusi sementara untuk melengkapi syarat kemerdekaan negara Republik Indonesia.

 

Demokrasi dengan pemilihan langsung sampai pada jenjang Bupati dan Camat membuat mereka merasa lebih mempunyai legitimasi ketimbang atasannnya. Atasannya merasa lebih mempunyai legitimasi ketimbang atasannya lagi dan seterusnya. Akibatnya wibawa kepemimpinan nasional terkikis. UUD 2002 tidak menyebutkan sampai dengan Camat. Namun nafas demokrasi dalam konstitusi ini memang salah arah, terutama dalam menetapkan daerah otonomi pada daerah tingkat II (Kabupaten atau Walikota), sama sekali tidak ditunjang studi geografi, antropologi dan sosial ekonomi.
Orang Indonesia yang terkenal rendah hati, yang humble, mendadak menjadi orang yang tanpa malu menyombongkan diri, terang-terangan mengatakan kepada rakyat bahwa dirinyalah yang paling hebat memimpin bangsa ini. Untuk itu mereka mengeluarkan banyak biaya perjalanan rombongan tim sukses yang besar, mengetengahkan massa bayaran, membayar iklan media massa yang mahal.
Kalau menang, uang dalam jumlah besar yang harus dikeluarkan harus dikembalikan yang menciptakan potensi menggunakan kekuasaannya untuk berkorupsi.

Orang Indonesia rendah diri benar, rendah hati atau humble, belum tentu. Lihat saja sejarah sejak dari Mataram kuno, selalu dipenuhi oleh kelicikan dan balas dendam. Homo homini lupus yang berlaku untuk bangsa lain berlaku juga untuk Indonesia. Kita tidak lebih baik dari bangsa lain.

     

 

Pemilihan Presiden secara langsung ditentukan oleh rakyat yang mayoritasnya miskin dan kurang terdidik. Mereka menjadi obyek manipulasi oleh uang, sehingga tidak menghasilkan pemimpin yang memang mempunyai semua kualitas untuk memimpin bangsanya. Kurang tepat, walaupun miskin orang Indonesia nggak bodoh, kearifan masih ada dalam memilih. Sayang sistem yang ada menghalangi munculnya calon berkualitas. Menangnya SBY atas MGW bukti konkrit orang Indonesia tidak bodoh.
Tidak demikian dengan UUD 1945. Presiden dipilih oleh MPR yang kurang lebihnya memang sudah terpilih sebagai elit bangsa yang cukup mempunyai pengetahuan, pengalaman dan kebijakan (wisdom) dalam memilih Presiden yang paling kapabel dan paling cocok untuk memimpin bangsa ini, terutama karena sebagian dari anggota MPR adalah wakil daerah dan fungsional yang diseleksi dengan matang.

Siapa yang memilih MPR? Pengalaman pahit dengan Suharto yg pilih anggota MPR, mau diulangi lagi?

Bagaimana cara menentukan siapa yang pantas dipilih jadi anggota MPR?

Prosedur demokrasi yang ada sekarang, masih jauh lebih baik dibanding prosedur UUD45 asli, apalagi yang ala Suharto.

Dekrit kembali pada UUD 1945

·    Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk aslinya diberlakukan lagi.

Dekrit sama dengan merobohkan demokrasi, UUD45 asli pun tidak memberikan hak Presiden melakukan dekrit atas UUD

Karena itu, Presiden yang terpilih di tahun 2009 harus mendekritkan diberlakukannya lagi UUD 1945 dalam bentuk aslinya, meniadakan amandemen UUD 1945 yang memang tidak konstitusional. Konsekuensinya sebagai berikut.

·   DPR dan DPD dibubarkan.

·   Untuk pertama kalinya DPR dan MPR dibentuk oleh Kongres Nasional yang diselenggarakan oleh Presiden tahun 2009.

·   Kongres Nasional diselenggarakan oleh Presiden 2009 dari para anak bangsa yang diseleksi dengan ketat bahwa mereka mempunyai semua kualifikasi untuk mewakili dan membela kepentingan masyarakatnya masing-masing.

·   Jumlah partai politik diperkecil sampai menjadi paling banyak 5 partai

·   Penghapusan semua Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 seperti UU Otonomi Daerah.

·   Penyempurnaan UUD 1945. Presiden segera membentuk Komisi Penyempurnaan Konstitusi.

Para anggotanya ditentukan atas dasar integritas, pengetahuan dan pengalaman serta kwalitasnya sebagai manusia yang mempunyai visi jangka panjang dan manusia yang bijaksana. Mereka diseleksi dari orang-orang yang memahami kebudayaan dan nilai-nilai bangsa yang menjadi dasar dan landasan bentuk demokrasi yang paling cocok buat bangsa Indonesia. Bukan demokrasi yang direkayasa oleh National Democratic Institute bersama-sama dengan para kroni Indonesianya yang terdiri dari quasi elit bangsa.

Pelanggaran Berat atas Hak Azasi manusia !

v    DPR & DPD dibubarkan? = Merobohkan pilar utama demokrasi ? = menjadikan presiden = kaisar atau fuehrer dan akan berubah jadi fasis dalam sekejap.

v    Kongres Nasional? Apa kriterianya yang berhak ikut? Seleksi oleh Presiden? Nggak kebayang deh, jauh lebih dahsyat dibanding mantu ketua umum parpol jadi caleg.

v    Memperkecil jumlah parpol secara paksa, fasis Om.

v    UUD45 asli itu bersifat integralistik, dan itu bertentangan dengan hakekat geografis dan budaya Indonesia yang pelangi. Hindia Belanda bisa exist karena pada dasarnya menjalankan desentralisasi.

v    Ternyata UUD 45 asli itu jauh dari sempurna. Dalam pandangan saya justru sangat mitologis. Kenapa kita idak berani bicara kembali dan menyusun konstitusi yang bakal bisa dijalankan? Kok hanya berani nostalgia dgn ide-ide Sukarno, Hatta, Tan Malaka dll.

v    Mencari bentuk demokrasi baru? Manusia Indonesia itu kan sama saja dengan manusia di belahan lain dunia, hanya mereka lebih dulu berfikir dewasa. Budaya Indonesia porsi mithologinya masih sangat tinggi, sayangnya tiada keberanian elitnya untuk berubah.

Pemberantasan korupsi atau lebih lengkapnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi prioritas nomor satu.  Caranya sbb: Prinsip setuju, namun jangan retorika terus dikembang biakkan. Nepotisme nggak mungkin diberantas, di swasta justru menjadi insentif

1.   Pemerintah dibuat optimal dengan cara menentukan jumlah kementerian yang benar-benar dibutuhkan. Untuk itu dibutuhkan jasa konsultan yang telah teruji dan terbukti pengetahuan maupun pengalamannya.

2.   Direktorat Jenderal dan Direktorat serta Bagian-Bagian dari setiap Kementerian dibuat optimal dengan cara yang sama.

3.   Perbandingan gaji dari seluruh Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI pada semua jenjang dibuat adil menurut merit system.

4.   Setelah perbandingannya adil, tingkat gaji dinaikkan/ditentukan yang demikian tingginya, sehingga tidak dapat diragukan bahwa dengan tingkat gaji itu, kehidupannya yang cukup dan nyaman terjamin.

5.   Kalau semuanya ini telah diwujudkan, yang masih berani melakukan KKN dihukum mati. Kalau dapat dibuktikan bahwa pendorong perbuatan KKN adalah sanak saudaranya, mereka juga dikenakan hukuman yang sangat berat.

6.   Biaya cara pemberantasan KKN sangat mahal karena harus mem-PHK sekian banyaknya PNS. Namun biaya itu dengan mudah dapat diatasi kalau program ini berhasil sedikit saja, karena jumlah uang yang dihemat sangat besar. Jumlah uang yang dikorup sangat besar, sehingga penghematan sekitar 20% saja sudah mencapai puluhan trilyun rupiah.

Sistem Asuransi Jaminan Sosial yang sudah ada disempurnakan dan benar-benar diwujudkan oleh Birokrasi yang sudah bersih dari KKN atau relatif jauh lebih bersih dari sekarang.

Yang tidak boleh ditawar bagian-bagian yang memenuhi kebutuhan dasar, agar rakyat segera merasakan peningkatan kesejahteraan.

Pemberantasan KKN yang sekarang sedang berlangsung, yaitu memeriksa, mengadili dan menghukum yang terbukti melakukan korupsi diteruskan, karena kita negara hukum. Tetapi tidak cukup, mengingat KKN sudah terlampau lama berlangsung, berakar terlampau dalam dan melibatkan terlampau banyak orang, termasuk yang menempati kedudukan tinggi dan sangat tinggi.Karena itu terjadi hal-hal sangat aneh. Satu kasus korupsi melibatan beberapa orang. Yang dipenjara hanya sebagian saja dari mereka. Contoh yang paling jelas ialah kasus aliran dana BI. Tetapi kasus seperti ini masih sangat banyak. Jadi pemberantasan KKN demi keadilan ternyata menimbulkan ketidakadilan yang luar biasa. Maka membutuhkan kebijakan yang sifatnya komprehensif dan holistik seperti program yang diusulkan dalam platform ini.

Kalau setiap masalah kita telusuri akar permasalahannya, kita selalu dihadapkan pada KKN, bukan hanya korupsi dalam bentuk merugikan keuangan negara, tetapi korupsi yang sudah merasuk pada pikiran dan nalar, yang pada gilirannya menghasilkan kebijakan publik yang korup dan memiskinkan rakyat serta membuat rakyat banyak menderita. Kerugian dari kebijakan yang sangat tidak logis karena pikiran yang sudah terkorup jauh lebih besar ketimbang korupsi dalam bentuk pencurian. Contohnya kebijakan BLBI, Obligasi Rekap, Penjualan Asset negara dengan harga terlampau murah setelah disehatkan dengan uang banyak, dan sebagainya.

Kasus KKN terlampau banyak, sehingga mau tidak mau memang harus tebang pilih. Kemampuan menangani seluruhnya tidak ada, karena kalau menyuap polisi lalu lintas, menyuap imigrasi supaya paspor cepat selesai, memberi uang pelicin supaya izin cepat keluar, membiarkan gaji sebagai anggota DPR dipotong oleh kasirnya, dan sejenisnya dianggap korupsi, seluruh bangsa ini harus masuk penjara. Dan setelah masuk penjara, di dalam penjara masih harus menyuap lagi untuk memperoleh perlakuan yang lebih manusiawi. Maka hanya kasus-kasus sangat besar dan sangat jelas indikasinya ditangani. Kasus-kasus kecil hanya akan bisa hilang kalau setiap pemegang kekuasaan, sekecil apapun juga, dari pendapatan yang legal bisa hidup berkecukupan.

 

 

Perlu dibedakan antara Korupsi+Kolusi dan Nepotisme. Menyebutkan akan menghapus nepotisme adalah sebuah kemunafikan, karena itu adalah hal yang mustahil dilakukan didunia ini.

Korupsi+kolusi subur karena sistemik negara ini tidak pernah dilandasi oleh alur pikir rasional.

Faktor-faktor irrasional sangat mendominasi segala bidang birokrasi.

Sebagai contoh; sumber pendapatan negara = pajak belum menjadi kerangka pikir di birokrasi dan masyarakat. Masyarakat masih senang saja dinina bobokan dengan ucapan kekayaan alam kita melipah, nomor sekian didunia, padahal sejak merdeka belum pernah pemilik republik ini (95% penduduk) mendapat kesejahteraan dari kekayaan alam itu, dan hal itu akan seterusnya demikian bila tidak merubah pardigma bernegara.

Kebijakan luar negeri tidak lagi bebas aktif, tetapi bebas pasif untuk lima tahun mendatang. Keterpurukan negara bangsa kita sedemikian menyeluruh dan dalamnya, sehingga semua tenaga, daya dan dana dipusatkan pada kepentingan dalam negeri terlebih dahulu. …………… Kita tidak berpretensi dapat ikut serta dalam mengatur ketertiban dunia. Kecuali tiadanya kekuatan, dengan alasan yang sama, yaitu keterpurukan yang luar biasa dari negara bangsa kita, membuat kita tidak dianggap oleh negara-negara lain di dunia.  

Setuju!!!,

setidaknya sampai income per capita > 10,000 euro.

Sayangnya ini bertentangan dengan UUD45dan UUD45 (2002), lihat Mukadimah.

Efektivitas kebijakan luar negeri kita sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kondisi di dalam negeri. Dengan teknologi informasi yang demikian canggihnya, semua negara mengetahui persis kondisi bangsa kita. Maka kita lebih baik diam sambil bekerja keras ketimbang “menyombongkan” dan membesar-besarkan diri sendiri. Negara bangsa yang lemah akan menjadi tertawaan apabila dalam hubungan internasionalnya mengemukakan kebesarannya yang sebetulnya palsu atau belum ada. Dalam kondisi seperti ini, setiap pernyataan yang mengemukakan keunggulan diri sendiri justru diterima sebagai demonstrasi kelemahan. Sebaliknya kalau kita kuat, setiap ucapan dan sikap yang tidak ada artinya diterima sebagai keunggulan.  Dalam kondisi yang demikian, barulah dengan sendirinya bangsa yang bersangkutan akan diminta oleh masyarakat internasional agar berpartisipasi dalam mewujudkan dunia yang lebih tertib dan lebih adil. 

Politik luar negeri Indonesia sepertinya olah raga (khususnya sepak bola) merupakan cermin dari tingkat budaya suatu negeri. Indonesia baca kerajaan-kerajaan Nusantara, dalam sejarah tidak pernah menjadi kekuatan dunia yang substantial. Jauh sebelum VOC, negeri ini selalu menjadi objek dari berbagai kekuatan dari belahan dunia lain. Sejak dari Mongol/Kubilai Khan, Arab, Portugis dan terakhir multinational corporation pertama VOC.

Harus diakui bahasa Indonesia yang dibanggakan ini merupakan hasil penetrasi budaya yang relatif lebih maju. Hasilnya adalah bahasa yang hampir tidak mengenal konteks waktu dan lemah dalam pengungkapan logika.

Berapa orang kawan telah menghabiskan waktu sejak awal reformasi mencari padanan kata pikir dalam bahasa asli di Nusantara, sampai sekarang belum berhasil. Kata pikir adalah pinjaman dari kosakata Arab. Sementara itu dalam bahasa Jawa sangat banyak ditemui kosakata yang berkaitan dengan perasaan seperti linu, ngilu dll. Karena itu dapat dimaklumi terjadi plesetan istilah kelaparan menjadi kurang gizi dan seterusnya.

Sudah waktunya bahasa pendidikan dan birokrasi diganti dengan bahasa yang berasal dari Scotland & Wales yang terbukti mampu mewadahi perkembangan ilmu dan teknologi.

Semua kekuatan lobi kita gunakan untuk memperoleh kembali kemandirian kita. Di dalam negeri, pemerintah harus mampu mengembangkan semua pikiran dan kebijakan yang terbaik untuk bangsa kita sendiri tanpa campur tangannya pikiran-pikiran bangsa lain ataupun lembaga-lembaga internasional. Tidak ada bangsa yang menjadi kuat, sejahtera dan makmur atas kekuatan bangsa lain. 

Namun kita tidak boleh lengah adanya upaya penyedotan kekayaan alam dan nilai tambah dari negara bangsa kita oleh negara-negara lain yang lebih kuat. Kita sudah terlanjur berpuluh-puluh tahun lamanya jatuh ke dalam cengkeraman pengaruh, pencucian otak dan penghisapan kekayaan kita oleh kekuatan-kekuatan asing, baik itu negara-negara adidaya maupun lembaga-lembaga internasional yang kepentingannya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan negara-negara adidaya, sehingga lembaga-lembaga tersebut dalam prakteknya dijadikan alat yang seolah-olah netral guna melakukan penghisapan terhadap negara bangsa yang lebih lemah.
Karena itu kita harus secara aktif, giat dan bersungguh-sungguh menggunakan seluruh kemampuan diplomasi kita meyakinkan kekuatan-kekuatan asing yang melakukan penghisapan terhadap kita agar menghentikannya. Kita yakinkan dengan argumentasi yang kuat dan masuk akal, bahwa kekuatan-kekuatan asing yang sedang melakukan penghisapan terhadap Indonesia akan lebih nyaman, lebih untung bersahabat dengan Indonesia yang kaya, yang sejahtera, yang makmur dan adil.
         

 

 
Sistem ekonomi adalah sistem yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang asli. Penjabarannya adalah sebagai berikut.
Kita mengenal berbagai bentuk badan hukum untuk mewadahi kegiatan usaha berproduksi dan berdistribusi dengan motif mencari laba. Bentuk-bentuk badan hukum tersebut adalah Perusahaan Perorangan, Koperasi, Firma, Firma Komanditer, Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Terbuka, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum.
Pemilihan bentuk badan hukum untuk kegiatan usaha bebas sesuai dengan kebutuhan dan selera, baik yang oleh swasta bermotifkan laba maupun yang milik pemerintah dengan maksud pelayanan publik.

Orang per orang dibolehkan memiliki modal yang dipakai untuk melakukan kegiatan berproduksi dan berdistribusi barang dan jasa dengan motif memperoleh laba. Demikian juga dengan pemerintah yang boleh memiliki BUMN, baik yang bermotifkan laba maupun yang bermotifkan pelayanan masyarakat, sehingga perusahaan tidak perlu membuat laba. Bahkan kalau perlu diperbolehkan merugi.

 

Rumusan pasal 33 hanya enak diucapkan dan didengar, namun sangat sulit dilaksanakan kalau bukan mustahil. Pun seandainya UUD menyatakan dengan tegas sistem ekonomi berdasarkan sosialisme.

Pelajaran selama 60 tahun ialah semua orang ingin menjadi pengurus BUMN, karena menjanjikan kesejahteraan. Akibatnya sebagian besar ekonomi dikuasai oleh BUMN atas nama negara / UUD45, mekanisme pasar terdistorsi. Contoh klasik ialah MIGAS dan Listrik, hasil yang jelas ialah ayam yang kelaparan di lumbung padi.

Pertukaran barang dan jasa diserahkan pada bekerjanya mekanisme pasar, yaitu dipadukannya permintaan dan penawaran, sehingga terbentuk harga. Namun karena mekanisme pasar tidak ada yang sempurna, teori yang primitif dan paling awal dicetuskan atau digambarkannya tentang efisiensi mekanisme pasar tidak realistik. 

Maka mekanisme pasar dipagari oleh berbagai peraturan dan pengaturan oleh pemerintah guna menjaga agar persaingan usaha senantiasa sehat dan wajar. Juga supaya pembagian manfaat pembangunan seadil mungkin. 

Regulasi pasar perlu, tapi sangat diragukan UUD45 yang sangat multi tafisir dan bercorak integralistik
Undang-Undang Anti Monopoli yang mengatur cara-cara bersaing supaya senantiasa sehat.
Untuk pelaksanaannya, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Undang-Undang Perpajakan Seberapa liberalpun aliran yang dianut oleh pemerintah, pengenaan pajak kepada warganya tidak dapat dihindarkan, karena selama ada pemerintahan harus dibiayai bersama melalui pendapatan pajak.

Pemasukan pemerintah dari pajak juga dipakai untuk membangun infrastruktur dan mengadakan barang dan jasa publik yang boleh dipakai oleh rakyat dengan cuma-cuma.

Tentang seberapa jauh dan seberapa dalam pemerintah campur tangan dalam kehidupan ekonomi, kadarnya sangat beragam dari yang paling minimal sampai yang sangat luas cakupannya dan mendetil. Dari sinilah dapat dibaca seberapa liberal sebuah pemerintahan.

Undang-Undang Perpajakan juga dipakai sebagai instrumen pengelolaan dan pengendalian ekonomi melalui apa yang dinamakan public finance. Pajak dapat dipakai untuk memberi stimulasi kepada perekonomian bilamana ekonomi sedang lesu dan sebagai rem bilamana ekonomi sedang memanas.

Pajak juga instrumen untuk melakukan redistribusi pendapatan guna mencapai keadilan yang lebih besar.

 

Justru dalam negara modern, pajak adalah satu-satunya hak negara terhadap warganegaranya. Selebihnya yang ada hanya kewajiban negara terhadap warganegara. Prinsip ini absen dari UUD45 asli dan UUD45 (2002).

Para pejabat pemerintah sampai detik ini pajaknya masih dibayar oleh negara, sehingga kesadaran pajak rendah, jelas dengan sendirinya korupsi marajalela.

Kemauan politik kuat sangat diperlukan.

 

Undang-Undang tentang Penanaman Modal
Undang-Undang ini penting untuk menentukan cabang-cabang produksi apa yang harus dikuasai oleh negara, karena dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Bukti dari kerancuan sistem ekonomi UU 45 (Asli+2002) Ekonomi sosialistik? = Bukan, Ekonomi kapitalistik? = Bukan, Jadilah yang sekarang ini ekonomi yang bukan-bukan, semua ini hulunya dari UUD 45 (Asli).

Karakteristik Dari Berbagai Peraturan dan Pengaturan di Atas
Semua peraturan dan pengaturan yang dikemukakan tadi bersifat memberi pagar dan rambu-rambu pada mekanisme pasar, agar ekses-ekses yang menjurus pada persaingan tidak sehat dihindari atau diminimalkan.

Asas Kekeluargaan
Kecuali pembiayaan barang dan jasa publik dari pendapatan pajak yang pada hakikatnya adalah perwujudan gotong royong, semua warga negara diberi kesempatan yang sama untuk berusaha, di mana persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan yang sehat dan fair dianggap bermanfaat karena dampaknya yang meningkatkan mutu dengan harga yang terjangkau. Persaingan yang sehat juga dimaksud memperoleh keadilan. Namun kalau dalam persaingan yang sudah dijaga agar senantiasa berlangsung secara sehat masih ada yang tertinggal, pemerintah tidak tutup mata. Kepada mereka diberikan dukungan khusus dalam bentuk pembelaan dan pemihakan pada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi yang diwadahi dengan undang-undang. Pelaksanaannya oleh sebuah kementerian dan pendanaannya dari APBN. 

 
SISTEM ASURANSI JAMINAN SOSIAL
Banyak negara-negara yang sejak lama sudah sangat maju dan mapan, terutama di Eropa Barat mempunyai Sistem Asuransi Jaminan Sosial yang lengkap tanpa korupsi. Belakangan terjadi penyalahgunaan oleh imigran tenaga kerja dari negara-negara yang lebih miskin.
Indonesia juga sudah cukup lama merintis Sistem Asuransi Jaminan Sosial. Namun sampai sekarang praktis masih tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak, terutama oleh bagian dari rakyat yang sangat miskin, dan karenanya sangat membutuhkannya.
Sistem asuransi jaminan sosial dimaksud langsung memberikan kesejahteraan sosial yang dibiayai secara gotong royong. Prinsipnya ialah mereka yang sedang memperoleh pendapatan harus menyisihkan sebagian kecil dari pendapatannya guna pembentukan dana.
Berlainan dengan pajak, dana yang dibentuk sudah ditentukan penggunaannya yang khusus, seperti pensiun, pembiayaan dokter, pengobatan dan rumah sakit, santunan kalau menjadi janda dan sebagainya.Dana ini dipakai oleh mereka yang sedang membutuhkannya, agar dalam kondisi seperti apapun, kehidupan yang layak senantiasa terjamin.   Setiap pembentukan dana yang didasarkan atas prinsip asuransi didasarkan atas undang-undang.
Maka sistem asuransi jaminan sosial adalah sekelompok undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang masing-masing mengkhususkan diri pada satu kasus musibah yang membutuhkan santunan.
Prinsip-prinsip tersebut dipahami oleh pemerintah sejak lama. Namun cakupan jaminannya dan ketertiban dalam penggunaannya masih sangat jauh dari harapan.
Sebagai contoh konkret saya mengemukakan praktek dari Sistem Asuransi Jaminan Sosial yang sudah sangat lazim di negara-negara maju, terutama di Eropa Barat, dan lebih terutama lagi di negara-negara Skandinavia, Inggris dan Belanda yang disebut sebagai welfare states.

 Setuju sekali kalau mau menjadi “Welfare State” pengalaman dunia welfare state berhasil dengan dukungan kapitalisme sosialistik.

KWIK KIAN GIE

BASRI HASAN

 

 

 

One thought on “Kenapa bangsa ini tertinggal

  1. Saya salut dengan Pak (?) Basrihasan. Saya melihat ada perubahan paradigma berfikir dalam memandang keadaan saat ini. Orang bijak berkata ” Salah di tengah jalan kembali ke pangkal jalan”. Meskipun saya menganut konsep berfikir – bahwa masa depan itu tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Tapi ini berlaku bagi mereka yang optimis, mau berubah dan merubah. Tetapi ini persoalan bangsa, yang banyak dipengaruhi (baca dipunyai atau merasa yang punya) oleh para politisi, yang selalu mengikatkan kondisi saat ini dan kemamuan untuk berubah dengan masa lalu, yang terikat pada simpul mati. UUD 45, filosofi bangsa dan sejenisnya menjadi sesuatu yang membelenggu perubahan. Peubahan Dasar Negara atau yang disebut dengan Amandemen UUD 45, sesuatu yang menjadi ketidak seriusan dalam berubah. Ada ketakutan untuk terlepas dari sejarah, mitos dan sejenisnya.
    Ada suatu cerita yang menarik, kisah seorang anak kecil yang sangat suka dengan permen. Anak kecil itu dudk di anak tanggal yang paling bawah, menginginkan permen yang berada pada anak tangga yang lebih tinggi. Dia inging menggapainya, beridiri sambil tetap berpegang erat-erat pada anak tangga yang dia diduki. Satu tangan berpegangan dan tangan yang satu lagi menggapai. Sudah barang tentu tidak sampai. Apa yang terjadi, air mata, Menangis meratapi ketidak berdayaan.Kalau saja ia melepaskan pegangannya, berdiri, sudah barang tentu ia berhasil menggapai permen impiannya. Apa yang harus dia lakukan. Lepaskan pegangan dan lawan ketakutan.
    Kalau kita ingin berubah, keluar dari zona nyaman, lawan ketakutan. Jangan selalu berpegangan pada kenyamanan masa lalu untuk menggapai posisi yang lebih tinggi.
    OK .. selamat berjuang, masa depan terletak ditelapak tangan para pemimpi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s